Jakarta, 27 Oktober 2026 – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola dana perkebunan kelapa sawit sekaligus mempercepat pelaksanaan putusan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berkekuatan hukum tetap. Negara perlu memastikan kebijakan pembiayaan industri sawit berjalan seiring dengan kewajiban perlindungan lingkungan dan pemulihan kerusakan. “Negara harus mampu menjelaskan bagaimana dana puluhan triliun rupiah dapat disalurkan untuk mendukung industri, tetapi kewajiban lingkungan yang sudah diputus pengadilan